PNPM MPd Kab.Barru Sulsel

Dengan hadirnya weblog Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Barru ini, diharapkan dapat membantu dalam mempublikasikan program dan kegiatan yang dilakukan dalam Program ini. Dan juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran serta penerapan sistem pembangunan partisipatif di Kabupaten Barru yang termasuk dalam ruang lingkup PNPM-MP.

Selamat Datang di Weblog PNPM MPd Kab. Barru

Terima Kasih Atas Kunjungan Anda.

Senja di Ujung Batu Kab. Barru

Selamat Datang di Weblog PNPM MPd Kab. Barru

Rakor Kabupaten PNPM-MPd Kab. Barru

Selamat Datang di Weblog PNPM MPd Kab. Barru

Pelatihan UPK Region PBSSI Tahun 2013

Selamat Datang di Weblog PNPM MPd Kab. Barru

Kamis, 03 Oktober 2013

Bimbingan Kelompok SPP Oleh Tim Pelatih Masyarakat (TPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu program Pemberdayaan masyarakat dengan target sasaran kegiatan adalah masyarakat Perdesaan. Visi PNPM-MPd adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya. Sehingga target dari program ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran melalui proses pemberdayaan.
Berbicara tentang kemiskinan, bahwa kemiskinan terbagi menjadi; kemiskinan mutlak (absolute puoverty) yaitu: individu atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kemiskinan Relatif (relative proverty) yaitu menekankan ketidaksamaan kesempatan dan kemampuan diantara lapisan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan dalam menikmati kehidupannya. Sementara kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan sebagai akibat karakter budaya serta etos kerja yang rendah, Dan kemiskinan structural yaitu akibat dari struktur yang timpang. Selanjutnya berbicara tentang pengangguran terbagi menjadi pengangguran terselubung (underemployment) yaitu orang-orang yang bekerja dibawah kapasitas optimalnya, dan pengangguran terbuka (oven unemployment) yaitu orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali.  Maka salah satu upaya Program Nasional Pemberrdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan (PNPM-MPd) untuk menjawab semua persoalan kemiskinan dan pengangguran di atas, adalah salah satunya dengan pemberian modal bagi kelompok perempuan, yaitu dana perguliran yang lebih dikenal dengan kelompok simpan pinjam usaha perempuan (SPP)
Muncul pertanyaan, “bagaimana caranya dari seorang masyarakat miskin yang belum punya banyak pengalaman dalam mengelola keuangan, akan bisa memanfaatkan Bantuan Dana untuk di kelola sebagai sebuah modal usaha..??” tentu bisa, selama mereka terus di bimbing dan di bina dengan sebaik-baiknya. Lalu siapakah yang mempunyai peran penting dalam pembinaan yang dimaksud.? Selain peran dari semua elemen, Tentu diharapkan adalah dari kalangan masyarakat yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan pembinaan.
Maka untuk menjawab persoalan itu, dibentuklah Tim Pelatih Masyarakat yang disingkat dengan TPM, yang sebelumnya tim ini dilatih untuk siap menjalankan Tupoksinya. Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) adalah sekelompok warga masyarakat setempat, yang memiliki kemampuan/ kompetensi khusus di bidang tertentu terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berperan memfasilitasi kegiatan pelatihan masyarakat. Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) adalah seoarang pelatih dari unsur masyarakat yang secara sukarela memfasilitasi masyarakat agar mempunyai kemampuan dalam merumuskan strategi dan penyelesaian mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas mereka sendiri. Setelah dilatih, TPM ini secara aktif melakukan berbagai macam Pendampingan dan Pembinaan di masyarakat kecamatan masing-masing. Seperti yang telah dilakukan oleh TPM Kecamatan balusu, yang secara rutin melakukan Pendampingan dan Pembinaan kepada Kelompok-kelompok SPP yang ada di Kecamatan Balusu. 
Pendampingan ini lebih bertujuan untuk; memberikan pemahaman kepada kelompok dalam pengelolaan dana bergulir agar usaha bisa berkembang, terkhusus  dari segi managemen dan administrasi kelompok. Pendampingan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan spirit di dalam berusaha. Karena materi yang disajikan dalam pendampingan ini, selain adiministrasi kelompok, juga tentang langkah-langkah menjadi pengusaha dan kiat-kiat menjalankan usaha, sehingga kelompok spp dapat termotivasi dalam menjalankan usaha yang dijalani,  selain itu juga untuk mengurangi dan mencegah kemacetan dalam usaha sehingga terjadinya penunggakan pengembalian  juga dapat dicegah. karena “Uang itu ibarat seekor kuda, sangat berguna dan penting, tetapi juga sangat berbahaya bila tidak mampu dikendalikan. Banyak kasus  rumah tangga berantakan yang bersumber dari masalah uang baik karena kekurangan maupun karena kelebihan. Maka yang terpenting adalah kita yang harus menguasai uang bukan uang yang menguasai kita”. (Lalu, FK Balusu)

Langkah Taktis TPK Kel. Mallawa Memanfaatkan Ukuran Sempit Papan Informasi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Dalam PNPM mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif dan transparansi, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana , sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya
Untuk memudahkan pemantauan oleh masyarakat, TPK diwajibkan untuk menempelkan laporan kegiatan administrasi, penggunaan dana dan progres pelaksanaan kegiatan di papan informasi. Namun karena ukuran papan informasi proyek Kel. Mallawa yang tidak begitu luas namun TPK dan KPMD/K Kelurahan Mallawa tidak kehilangan akal untuk memberikan hak masyarakat mendapatkan informasi seluas-luasnya atas kegiatan pekerjaan Jalan Rabat Beton di lingkungan Joncongan Kel. Mallawa demi mewujudkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas program.
Beberapa informasi penting seperti Gambar Desain & RAB, Copy Surat perjanjian kontak TPK & Suplayer, bahan & volume material yang dilelang, Daftar Pekerja dan penerimaan insentif, Catatan harian penerimaan material, bukti penerimaan material, RPD, LPD, Bukti transaksi dan transfer dana ke suplayer, Berita acara musyawarah, daftar hadir, dan dokumentasi-dokumentasi kegiatan. Karena sempitnya luas baliho/ papan informasi kegiatan maka TPK dan KPMD/K menempel dengan cara Menumpuk beberapa informasi tersebut diatas dan memasangnya di dinding rumah salah satu penduduk dekat dan berdepan dengan pekerjaan fisik yang dikerja untuk memudahkan dilihat oleh banyak warga dan terlindung dari hujan.
Berkat kerja sama dari TPK Kel. Mallawa Firman Abdullah (Ketua), Bachtiar (Sekretaris) dan Ambrul Madjid (Bendahara) dan KPMD/K (Asri dan Wati) serta dukungan dan partisipasi masyarakat, selama proses pelaksanaan hingga selesainya pekerjaan Alhamdulillah tidak ada kendala karena terpenuhinya hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan terbuka dengan penerapan prinsip program yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Serta bisa di MDST kan tanggal 25 Juli 2013. (Gusti, FK Mallusetasi)

Kamis, 26 September 2013

Pelatihan BKAD, BP-UPK dan PL Region PBSSI Tahun 2013


Parepare - Pada hari Senin s.d Rabu tanggal 23 - 25 September 2013 telah dilaksanakan pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) dan Pendamping Lokal (PL), bertempat di Hotel Parewisata Parepare dan Hotel Satria Wisata Parepare. Kegiatan ini dilaksanakan bersama oleh 4 Kabupaten yani Pinrang, Barru, Soppeng dan Sidrap (PBSSI).
Materi-materi yang diberikan dalam pelatihan ini antara lain :
Untuk Pelatihan BKAD : Konsepsi dan Kebijakan PNPM Integrasi, Refleksi Kelembagaan Peran dan Fungsi BKAD, Konsep Perencanaan Partisipatif, Advokasi Perda dan Perbup BKAD, Pengelolaan Pelaksanaan Musrembang, Strategi Penyusunan Program Kerja BKAD, AD/ART dan SOP, Hubungan Kelembagaan.
Untuk pelatihan BP-UPK : Konsepsi dan Kebijakan PNPM Integrasi, Konsep Perencanaan Partisipatif, Pendanaan PNPM-MPd, Laporan Pelaksanaan Audit BP-UPK, Mekanisme Penyaluran Dana dan Peguliran, Strategi Penyusunan Program Kerja BP-UPK, Refleksi Kelembagaan Peran dan Fungsi BP-UPK, Hubungan Kelembagaan.
Untuk pelatihan PL : Konsepsi dan Kebijakan PNPM Integrasi, Konsep Perencanaan Partisipatif, Save Guard, Penyusunan RPD dan LPD, Survey Teknik, Pemeliharaan Sarana Prasarana, Refleksi Kelembagaan Peran dan Fungsi PL, Hubungan Kelembagaan. (mdl)


Senin, 16 September 2013

Bagaimana Cara Kerja PNPM Perdesaan?


Rekam gambar mengenai siklus PNPM Perdesaan. Klip ini menjelaskan siklus program dalam PNPM Perdesaan dari tahap persiapan proposal hinggan tahap pemeliharaan.

Info lengkap: pnpm-support.org

Apa Saja Prinsip - prinsip PNPM Perdesaan?


Rekam gambar mengenai prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Klip ini menjelaskan 12 prinsip dasar yang ditekankan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

Tentang PNPM Perdesaan:
Tujuan keseluruhan PNPM Perdesaan adalah agar para warga desa di lokasi desanya mendapatkan manfaat dari perbaikan keadaan sosio-ekonomi dan tata kelola lokal, melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung proposal produktif yang telah dikembangkan oleh masyarakat menggunakan proses perencanaan partisipatif. Proyek ini membantu mengisi kesenjangan infrastruktur tersier Indonesia yang besar ini dengan efisien: Proyek-proyek PNPM menelan biaya 30-56 persen lebih rendah daripada yang dilaksanakan oleh kontraktor, dan 94 persen proyek PNPM masih berfungsi penuh setelah empat tahun.

Info lengkap: pnpm-support.org

Minggu, 15 September 2013

Pelatihan UPK Region PBSSI Tahun 2013

Makassar -  Pada  Hari Kamis s.d Sabtu tanggal 12 - 14 September 2013 telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertempat di Hotel Dynasty Makassar yang dimana pelatihan ini diadakan bersama oleh 4 Kabupaten, yakni Pinrang, Barru, Soppeng dan Sidrap atau disingkat PBSSI. Jumlah peserta yang ikut pada kegiatan ini sebanyak 108 orang terdiri dari Pinrang = 33 Orang dari 12 Kecamatan, Barru = 21 Orang dari 7 Kecamatan, Soppeng = 24 Orang dari 8 Kecamatan dan Sidrap 30 Orang dari 10 Kecamatan. 

Kegiatan ini dibuka oleh PjO-Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Rais Rahman, S.STP, M.Si yang juga beliau gunakan sebagai ajang perkenalan dirinya sebagai Pjo_Prov yang baru. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa "UPK adalah salah satu ujung tombak keberhasilan program ini. Diharapkan kegiatan ini minimal dapat sebagai proses penyegaran serta pembelajaran untuk kedepan. Dan dengan region ini akan adanya transfer informasi antar sesama pengurus UPK.


Dari total peserta dari 4 Kabupaten dibagi menjadi 2 kelas dengan materi-materi yang diberikan antara lain Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir ; Manajemen Organisasi, Refleksi, Visi dan Misi UPK ; Administrasi Keuangan UPK dan Kelompok SPP ; Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir dan Pembinaan Kelompok ; Pengelolaan Pinjaman Bermasalah ; Aplikasi DB Microfinance ; Pelestarian Dana Bergulir dan Pengembangan Usaha. (mdl)


Untuk melihat Galeri Foto Kegiatan Pelatihan UPK Region PBSSI Tahun 2013.. Klik Disini..

Rabu, 04 September 2013

PNPM MPd di Kabupaten Barru

PNPM Mandiri adalah program utama pemerintah bagi pembangunan berbasis masyarakat. Tujuan utama PNPM adalah mengurangi kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia melalui proses perencanaan masyarakat yang menghasilkan lapangan kerja dan berinvestasi pada proyek infrastruktur berskala kecil yang meningkatkan pembangunan desa individual dan kawasan perkotaan. Program tersebut secara resmi diluncurkan pada tahun 2007 dan telah meningkatkan berbagai inisiatif yang ada secara drastis. PNPM Perdesaan yang dimulai pada 1998 sebagai Program Pembangunan Kecamatan (PPK/KDP), dan PNPM Perkotaan yang dimulai pada 1999 sebagai Program Kemiskinan Perkotaan (UPP), merupakan dua komponen terbesar program ini. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. PNPM Mandiri saat ini aktif di lebih dari 6.000 kecamatan dan 70.000 masyarakat di 33 provinsi di Indonesia. PNPM secara garis besar merupakan sebuah “laboratorium” yang memberikan pelajaran dan praktik inovatif mengenai perencanaan masyarakat, pembangunan kapasitas, dan penargetan lebih banyak kelompok marjinal. 

PNPM MPd di Kab. Barru

PNPM Mandiri perdesaan di Kabupaten Barru telah bergulir mulai dari Tahun 2007 dan terus dilaksanakan hingga saat ini.  Lokasi dan alokasi PNPM-MPd di Kabupaten Barru secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk tahun 2013 ini alokasi dana PNPM-MPd di Kabupaten Barru sebesar Rp. 6.150.000.000 dan ini terbagi di 7 Kecamatan. Dari 7 kecamatan tersebut terdapat 52 jumlah usulan yang terdanai dan ini terbagi pada beberapa sektor, yaitu : prasarana umum 23 Usulan, prasarana pendidikan 7 usulan, pendidikan non prasarana 1 usulan, prasarana kesehatan 3 usulan dan simpan pinjam khusus perempuan 18 usulan. (mdl)