Relokasi Fasilitator PNPM-MPd Kabupaten Barru

Selamat Jalan Kawan..  Terima Kasih Untuk Semuanya... 

Kata-kata ini mungkin salah satu yang dapat kami ucapkan untuk mengiringi kepergian teman-teman yang terkena dampak relokasi, khususnya bagi relokasi Lintas Kabupaten dalam satu Provinsi.

Berdasarkan Surat Satker BPMPDK Sulawesi Selatan Nomor. 414.2/125.PNPM-SET/IV/2014 tanggal 14 April 2014, perihal Mobilisasi dan Relokasi Fasilitator Kecamatran (FK/FT) sertas Asisten FK/FT TA. 2014 dimana ada 3 Fasilitator Kecamatan yang terkena Relokasi lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten dan ada 4 Fasilitator  Kecamatan yang terkena Relokasi Lintas Kabupaten dalam satu Provinsi.

Daftar Relokasi Fasilitator Kecamatan (FK dan FT) PNPM MPd Kab. Barru Prov. Sul-Sel  TA. 2014

Kami ucapkan selamat jalan kepada Fasilitator KecamatanPNPM-MPd yang lama dan sekaligus selamat datang kepada fasilitator yang baru. Terima kasih kami ucapkan kepada fasilitator yang lama atas kerja kerasnya selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal meningkatkan perekonomian dan sarana prasarana masyarakat khususnya diwilayah pedesaan dan  kami juga berharap dengan adanya pergantian personil ini tidak menyurutkan semangat para pelaku PNPM-MPd dalam mengabdikan diri mendorong peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, bahkan malah menjadi cambuk pemacu peningkatan kinerja. (mdl)

Read More

Memberdayakan Or Memperdayakan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu program Pemberdayaan masyarakat dengan target sasaran kegiatan adalah masyarakat Perdesaan. Visi PNPM-MPd adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya. Sehingga target dari program ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran melalui proses pemberdayaan.
Berbicara tentang Kemandirian, masyarakat akan mandiri apabila dalam proses tahapan yang dijalankan oleh program memaksimalkan proses pemberdayaan, artinya; dalam melakukan segala bentuk proses tahapan dilapangan memaksimalkan pengelolaannya oleh masyarakat, mulai dari proses perencanaan, Pelaksanaan sampai pada pelestariannya.
Saya teringat dengan ungkapan salah satu Pelaku program, dia mengatakan bahwa “MEMBERDAYAKAN or MEMPERDAYAKAN”, mendengar ungkapan tersebut, saya termotivasi untuk mengidentifikasi kemungkinan yang terjadi diwilayah dimaksud. Ungkapan tersebut ternyata muncul ketika masyarakat terkhusus pelaku merasakan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya melibatkan mereka dalam pengelolaanya, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka hanya pelaksana yang hanya mengikuti perintah dan tidak sepenuhnya diberikan dan dibekali maksimal dalam pengelolaan kegiatan. Hal ini memunculkan paradigma baru bahwa kegiatan yang dilakukan bukan lagi mengurangi angka kemiskinan melalui proses pemberdayaan, namun angka kemiskinan dan kebodohan masyarakat berada pada posisi Stagnan bahkan mungkin bisa bertambah.
Prof. Soetandyo Wignyosoebroto dalam bukunya PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARADIGMA AKSI METODOLOGI mengatakan; Masalah kemiskinan bukan semata-mata masalah ekonomi, melainkan juga masalah yang bersifat multidemensi, yang bersentuhan dengan berbagai demensi kehidupan manusia baik social, politik, budaya dan bahkan agama. Oleh karena itu, kemiskinan tidak mungkin diselesaikan hanya dengan menggunakan pendekatan tunggal, yaitu pendekatan ekonomi semata-mata atau pendekatan politik saja atau dengan pendekatan tunggal lainnya. Untuk itu, sudah sangat perlu memikirkan dan merumuskan suatu pola pemberdayaan ekonomi umat dalam system jaringan kerja yang efektif, baik dari sector peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan pelatihan) melalui pola pemberdayaan tersebut akan dapat dilakukan suatu gerakan pemberdayaan umat secara menyeluruh, berkelanjutan, bahkan terpadu. 
Ada beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab ketidakberdayaan masyarakat  adalah:

1. Permasalahan tata nilai (etos). Ketidakberdayaan yang berjalan dalam dimensi ruang dan waktu yang luas dan lama, dan telah mewarnai pengalaman kesejarahan berjuta penduduk, ternyata telah menyebabkan kemiskinan diterima sebagai bagian yang sah dari kehidupan serta mewarnai niali dan struktur social masyarakat.
2. Surplus tenaga kerja pedesaan dengan keterampilan teknis dan manajemen yang terbatas karena keterbatasan berlatih (bukan keterbatasan pendidikan). Sebagian besar tenaga kerja (penduduk usia produktif) sedang menganggur dalam berbagai tingkat pengangguran.
3. Keterbatasan informasi, pembinaan, fasilitas permodalan, proteksi usaha, dan kesempatan merupakan suatu lingkaran yang lazim dalam bisnis modern. Hamper dalam setiap kegiatannya mereka harus melakukannya secara swakarsa dan bersedia untuk harus puas dengan apa yang menjadi miliknya saja, tanpa keinginan untuk lebih dari apa yang mungkin.
4. Belum berfungsinya dengan baik kelembagaan swadaya masyarakat dipedesaan yang mampu menampung prakarsa, peran serta, dan swadaya masyarakat untuk mengentas diri sendiri. Kelembagaan yang ada masih kurang fungsional dan/atau tingkat swadaya masih rendah.
5. Terbatasnya volume uang yang beredar di pedesaan. Hal ini merupakan dampak dari produktifitas marjinal yang sangat rendah atau nol dan keterbatasan fasilitas kredit resmi yang masuk ke desa.

Ketidakberdayaan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat pada kesenjangan dan ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap peluangan dan kegiatan.
Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui program pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk program pemberdayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dirancang untuk turut memecahkan tiga masalah utama pembangunan, yakni pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Namun apabila upaya pendampingan yang dilakukan keluar dari RUH Pemberdayaan, maka harapan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran hanya isapan jempol belaka. Olehnya itu, upaya yang harusnya dilakukan sebagai langkah awal dalam program pemberdayaan adalah merubah Pola Fikir masyarakat dan mebentuk kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan serta tetap mengasah kapasitas tersebut dengan menerapkan kemandirian dalam berbagai kegiatan. Sehingga tidak ada lagi ungkapan yang mengatakan MEMPERDAYAKAN, namun yang akan muncul adalah slogan MEMBERDAYAKAN. (Lalu Muliadi. FK Kec. Balusu)

Read More

Peran Kader Teknis Desa Menjadi Pilar Dalam penyusunan Desain RAB usulan Desa

Pelaksanaan PNPM-MPd di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sejak tahun 2007 hingga saat ini tetap menjadi harapan besar oleh masyarakat terciptanya pembangunan berbasis pertisfatif dengan mengedepakan kepentingan masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat miskin untuk perbaikan taraf hidup yang lebih layak. 

Tentu dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan untuk masyarakat tersebut tidak dapat dilakukan secara instan melainkan membutuhkan proses yang panjang. Demikian pula dengan pengalokasian anggaran yang terbatas sehingga tidak dapat diserap semua usulan dari kelompok pengusul. Untuk mengatasi permasalahan tersebut  program PNPM-MP hadir ditengah masyarakat dengan mekanisme yang telah diatur melalui petunjuk Teknis Operasional (PTO) pelaksanaan yakni pembangunan dengan skala prioritas berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat setempat dimana merupakan hasil pembahasan melalui musyawarah perencanaan  dari tingkat dusun hingga penetapan pengalokasian angaran di Musyawarah Antar Desa Tingkat Kecamatan.

Untuk pelaksanaan PNPM-MP tahun Anggaran 2014 di kecamatan tanete rilau masih tetap berpartisipasi dengan mendapatkan bantuan dana BLM sebesar 800 Juta Rupiah. Sejumlah dana tersebutlah yang kemundian menjadi target pengalokasian dana usulan yang ada susuai hasil Musyawarah desa prioritas Usulan. Seperti hal disampaikan sebelumnya bahwa alokasi dana tidak sebanding dengan kebutuhan atau jumlah usulan kelompok masyarakat maka akan ditetapkan berdasarkan urutan hasil perengkingan. Disinilah peran kader teknik menjadi garda terdepan dalam penyusunan sebuah dokumen Desain RAB untuk mengetahui kebutuhan dana masing-masing usulan yang kemudian akan dipetakan ke setiap usulan hingga alokasi dana sebanyak 800 juta terserap 100%.

Penyusunan desain RAB ini tidaklah mudah untuk masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan teknik, namun juga tidak menjadi penghalang melahirkan sebuah gambar desain sederhana  yang dapat dibaca dan perhitungan Volume yang tepat. tetapi dengan semangat yang mereka miliki mampu mewujudkan hal tersebut.

Kader teknik di Kecamatan Tanete Rilau  bukan tidak mempunyai tanggung jawab pribadi selaku kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga ataupun pengabdian seorang anak kepada orang tua, namun dengan semangat pengabdian mereka rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat banyak sebagai bentuk pertanggung jawaban amanah yang telah diamanatkan pada saat terpilih menjadi kader teknik melalui Forum Musyawarah desa. 

Dalam proses penyusunan desain RAB oleh kader teknik diawali proses pelatihan secara singkat selama 3 hari di Hotel Parewisata kelas siang dan malam, kemudian mengiplementasikan materi melalui praktek survey. Lokasi sebagai objek survey adalah lokasi usulan stiap desa yang akan dibuatkan didanai sehingga pembelajaran yang diterima nantinya berkesianambungan sampai pada lahirnya desain RAB. Karena Jenis dan lokasi usulan berfariasi dan memiliki perencanaan yang berbeda maka semua kader teknik yang telah mengikuti pelatihan scara bersama-sama melakukan survey di lokasi semua desa/kelurahan sekecamatan Tanete Rilau. Para kader teknik setelah melakukan survey kemudian melakukan pengolahan data lapangan berdasarkan pengamatan di lokasi dan dituangkan dalan sebuah Desain sederhana kemudian dihitung Kebutuhan Volume yang lalu di konfersi ke harga/ kebutuhan dana kegiatan. Namun kader teknik lagi-lagi memiliki kendala terutama kegiatan yang sifatnya mempunyai banyak item kegiatan, tetapi kader teknik tidaklah berjalan sendiri melainkan dilakukan pendampingan secara rutin serta strategi.

strategi penyelesaian oleh Fasilitator Teknik kecamatan dan Kabupaten. Dengan kendala masih lemahnya kader teknik jika pembahasan tidak terfokus maka dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis usulan untuk memperdalam setiap meteri. Berdasarkan permasalahan yang ada melahirkan sebuah keinginan untuk penetapan Pengurus kader teknik Tingkat kecamatan yang akhirnya terpilihlah pengurus utama diketuai oleh Muh. Taufik Hidayat (Desa Tellumpanua)sekretaris Usman Mustafa (Kel. Tanete) dan Bendahara Mardawiah (Desa Lipukasi) dengan startegi tesebut dan kerja keras kader teknik siang dan malam berhasil menyusun sebuah desain RAB yang kemudian ditetapkanlah pada Musrembang Kecamatan Tante Rilau pada tanggal 15 Pebruarai 2013 sebanyak enam usulan yang terdanai.

Para Kader teknik sangat puas dan senang dengan kerja dan pembelajaran seperti ini, sebahagian  dari mereka kegiatan seperti ini merupakan pengalaman baru  sehingga sering terlintas candaan yang memecah suasana keseriusan menjadi canda tawa.. KITA KEMBALI KE TK Yah…. Harapan kader teknik adalah pembelajaran dengan model seperti ini terus berkelanjutan. (Arwiluddin, FT Kec. Tanete Rilau)

Read More

Kini Siswa TK Dapat Menikmati Ruang Belajar Yang Layak

Kecamatan Tanete Rilau merupakan salah satu kecamatan yang sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan PNPM MPd sebagai program pemerintah yang berbasis pembangunan partisipatif , dimana mulai dari tahap awal perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan semua dilaksanakan oleh masyarakat. 

Pemasangan batu pertama oleh Camat Tanete Rilau

Kecamatan Tanete Rilau untuk tahun anggaran 2013 mendapatkan alokasi dana BLM PNPM-MPd untuk pembangunan 5 jenis kegiatan fisik untuk 3 Desa/kelurahan salah satu desa yang mendapatkan adalah Kelurahan Tanete dengan 2 kegiatan fisik dan salah satunya adalah pembangunan Gedung TK.

Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru merupakan wilayah perkotaan karena berbatasan langsung dengan ibukota kecamatan. berdasarkan data statistik jarak dari ibukota kecamatan ± 0,75  km dengan luas wilayah 1,8 km2/180 Ha terdiri atas 4 Lingkungan dengan Jumlah penduduk  4.200Jiwa. Mayoritas pekerjann mereka adalah pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan lain-lain. Dan tercatat 85 RTM anak putus sekolah, 22 anak tidak sekolah, 17 orang ibu hamil dan 4 balita kurang gisi. 

Berangkat Potensi dan pemasalahan pendidikan yang dihadapi masayakat sehingga masyarat mempunyai harapan dan impian mempunyai gedung sekolah TK yang layak pakai, maka masyarakat Kelurahan Tanete khususnya di Lingkungan Bottoe sepakat untuk mengusulkan Pembangunan gedung TK sebagai prioritas untuk mendapatkan dana BLM tahun anggaran 2013 yang usulannya memang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2013 dan Rencana Kerja Strategis (Renstra) yang menjadi acuan setiap pengusulan kegiatan.

Pekerjaan pemasanagan atap oleh masyarakat

Proses belajar Siswa TK di Lingkungan Bottoe selama ini hanya menunpang di emperan kelas MIS DDI yang ada dengan segala keterbatasan yang dimiliki termasuk media bermain murid.Namun kondisi itu akan berubah karena adanya Pembangunan Gedung TK ditambah Mobiler dialokasikan dana sebesar Rp. 149.316.700,-. Pembangunan Gedung TK yang dimulai sejak bulan Mei dari proses pelelangan Material hingga sampai saat ini mencapai 98% terdapat adanya perubahan/revisi yakni Perubahan perletakan Kusen, penambahan atap tempat bermain dan pagar bambu yang dananya bersumber dari sisa dana lelang material dan Upah.
Denga adanya kegiatan tersebut juga merupakan suatu kesukuran bagi masyarakat yang selama ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena dapat berpartisipasi/ikut bekarja sehingga mendapatkan tambahan pendapatan.
Menurut penuturan Ikhsan selaku Tokoh masyarakat dilokasi tersebut memaparkan bahwa kegiatan

ini sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan pengembangan potensi anak-anak untuk menjadi generasi pelanjut dimasa yang akan datang. Dikesempatan lain Bapak Akmaluddin, S.STP, M.Si dan Ketua TPK Kelurahan Tanete Usman Mustafa menyampaiakan perasaan yang begitu senang harapannya akan gedung yang layak pakai dapat terealisasi dan hal tersebut memang merupakan salah satu yang diupayakan selama ini.  Harapan kedepannya  partisipasi masyarakat ini dapat dipelihara termasuk pemeliharaan gedung sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama, Terima kasih kepada PNPM-MPD tuturnya. (Arwilluddin, FT Kec. Tanete Rilau)

Read More

Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

Sehubungan dengan penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014 yang akan menjadi acuan bagi seluruh program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2014, maka dengan ini kami sampaikan Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri T.A. 2014 sebagai bahan konfirmasi bagi setiap kabupaten/kota selaku penerima bantuan PNPM Mandiri.

Sesuai dengan peta jalan PNPM Mandiri yang telah dikukuhkan oleh Bapak Wakil Presiden RI selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mulai tahun 2014 akan diterapkan pengalokasian BLM di tingkat kecamatan dengan metode pentargetan yang lebih mendorong penurunan angka kemiskinan

Dalam pentargetan yang baru, pagu kabupaten/kota untuk tahun 2014 tidak akan mengalami perubahan. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan alokasi BLM Kecamatan untuk memberikan perhatian besar kepada kecamatan yang paling miskin. Masukan dari daerah akan kami pertimbangkan untuk menyusun daftar definitif lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2014.

Konfirmasi dari daerah diharapkan dapat segera disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra dan Kementerian/Lembaga Pengelola Program terkait, dengan tembusan kepada Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM/Bappenas paling lambat tanggal 21 September 2013. (www.pnpm-mandiri.org)

Data Kemiskinan

Tampilkan Sebaran Nasional

Tampilkan Sebaran Provinsi

Tampilkan Sebaran Kabupaten/kota

 

Adapun Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014 adalah :

Buku Lengkap - Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

A. Surat Pengantar Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

B. Penjelasan Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

C. Rekapitulasi Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

D. Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2014 Propinsi Sulawesi Selatan

Read More

Pelatihan BKAD, BP-UPK dan PL Region PBSSI Menyatukan Yang Berbeda, Menguatkan Semangat Perubahan dan Mengukuhkan Komitmen

Pelatihan merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan    ( PNPM MPd). Pada setiap tahapan pelaksanaan PNPM MPd akan terjadi proses transfer pengetahuan dan keterampilan antar pelaku, pelaku program dengan masyarakat dan antar masyarakat, sehingga terjadi proses pembelajaran . pendekatan pelatihan dalam PNPM MPd menggunakan pola pembelajaran andragogi ( pembelajaran orang Dewasa) dengan metode partisipatif, untuk meningkatkan kualitas pelaku. Pelatihan BKAD, BP-UPK dan PL dilaksanakan tanggal 23 – 25 September 2013 di Kota Parepare Prov Sulawesi Selatan, peserta berasal dari  4 Kabupaten yaitu Kabupaten Pinrang, Barru, Soppeng dan Sidrab ( PBSSI ), masing-masing unsur peserta disatukan dalan satu kelas, kelas BKAD sebanyak 74 orang betempat di Hotel Satria, kelas BP-UPK 74 orang dan PL sebanyal 37 orang betempat Hotel Pare Wisata, keseluruhan peserta 185 orang.

Nara Sumber  3 orang  Kaban Pinrang, Kaban Soppeng dan Sekcam  Barru Kab Barru, Tim Pelatih terdiri dari Tim FasKab dan Fasilitator Kecamatan,  Panitia penyelenggara  Tim pelaksana DOK dan UPK perwakilan masing-masing kabupaten. Keseluruhan kurang lebih 200 orang terlibat dalam pelatihan.
Meski peserta yang cukup banyak  kesigapan panitia dan pembagian tugas yang baik  proses pelatihan berjalan  dengan baik  meskipun beberapa hal masih kurang tetapi secara keseluruhan berjalan maksimal. Proses pelatihan di masing – masing kelas sangat dinamis dan partisipatif, bahkan  suasana provokasi  membangun semangat  peserta, refleksi peran masing – masing pelaku menjadi kritikan dan evaluasi  untuk  optimalisasi  peran mereka, berbagi pengalaman dinamika PNPM MPd di masing – masing wilayah memperkaya pengetahuan peserta tentang pemberdayaan dan PNPM MPd itu sendiri, pemikiran - pemikiran jangka panjang sudah tergambarkan dari uraian – uraian pendapat mereka bagaimana PNPM MPd kedepan  
Pengetahuan tentang pemberdayaan masing-masing peserta sangat bervariasi ini dipengaruhi oleh kemampuan dan pengalaman di dunia pemberdayaan masyarakat dan intensitas keterlibatan dalam PNPM MPd.  Ada yang sangat mencolok di kelas BKAD, semangat sukarelawan dan kepedulian masyarakat sangat kental, karena rata-rata BKAD dari tokoh-tokoh masyarakat yang mana kesehariannya mengisi kehidupannya dengan pengabdian kemasyarakat walaupun tidak ada dana yang di alokasikan khusus untuk tugas - tugas mereka.

Kaban BPMD Sidrab menyampaikan  materi  kelembagaan BKAD, SK Bupati tentang BKAD sudah ada karena peran BKAD sangat penting dalam mengkawal program pemberdayaan, terutama mengawal pasca PNPM MPd berakhir,  secara lugas dan  padat disampaikan menarik perhatian peserta menyimak materi tersebut.
Di kelas BP-UPK banyak membahas tentang pemeriksaan administrasi dan keuangan, kritikan -  kritikan tentang transparansi dan akuntabilitas mewarnai Tanya jawab peserta, evaluasi kinerja BP-UPK . beberapa BP-UPK sudah menjalankan perannya dengan baik namun tidak sedikit juga belum maksimal melakukan dengan alasan  kemampuan analisa data masih sangat kurang dan kepedulian terhadap tugas tersebut masih sangat rendah,  nara sumber mendorong pentingnya  audit dilakukan oleh masyarakat itu sendiri diharapkan program ini mencapai sasaran memberikan pembelajaran tentang transparansi dan akuntabilitas.

Kelas Pendamping Lokal juga sangat dinamis, berbagai pengalaman di gambarkan dengan semangat  tentang wilayah mereka dan peranan strategis  sebagai pendamping lokal, evaluasi tentang peran mereka  sebagai kader – kader pemberdayaan belum menjadi perhatian  pemerintah dan masyrakat, secara keseluruhan proses pelatihan sangat aktif dan dinamis, beberapa peserta sikap provokasi dan advokasi nampak mewarnai suasana pelatihan, namun masih dalam situasi terkendali. Mereka juga menuntut agar ada perhatian utamanya pembiayaan transportasi mereka. Diakhir pelatihan kesan dan pesan masing – masing kabupaten di sampaikan dengan lugas, lucu namun sarat dengan kata-kata bijak. Di akhir penutupan pelatihan  kata – kata bijak yang sarat penuh makna   di sampaikan BKAD Sidrab“ Reso Patemengingi nana lomo reso pammase Allah taala”  Hanya Kerja Keras yang tak kenal lelah mendapat rahmat Allah SWT. Materi sudah disimak, Ilmu sudah diperoleh, Implementasi dilaksanakan di masing-masing wilayah.
Strategi pelatihan seperti ini patut di contoh karena memberikan ruang bagi semua peserta untuk berbagi pengalama dari masing – masing wilayah mereka, dan menjadi motivasi mereka untuk lebih maksimal menjalankan tugas – tugas mereka, di sisi lain Fasilitator sebagai Narasumber dan pelatih dapat  pengalaman dalam menjalankan tugasnya. (Irnawati, FasKab Barru)

Read More

Buah Dari Pendampingan dan Penguatan

Sebuah aktivitas dan kegiatan yang memerlukan penanganan berjenjang, mulai petugas lapangan, Supervisor, level manager lapangan dan menager proyek memerlukan keterampilan, pengetahuan dan sikap professional disetiap personilnya.  Dan untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan adanya tindakan penguatan kapasitas dari jenjang atas di setiap levelnya.
Begitu halnya dalam PNPM Mandiri Perdesaan, diperlukan upaya pendampingan dan penguatan dari seorang supervisor kepada fasilitator di wilayah dampingannya. Sebab tanpa pendampingan dan penguatan maka beban kerja fasilitator otomatis akan berpindah kepada supervisornya. Contoh paling sederhana ketika supervisor tidak memberikan penguatan pengisian laporan aplikasi kepada fasilitatornya maka otomatis pengisian laporan aplikasi akan dibebankan kepada supervisor itu sendiri.
Dalam bidang teknik demikian halnya. Supervisor yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sedikit lebih dibanding fasilitator wajib memberikan atau menstransfer pengalaman dan ilmu dan pengetahuan kepada fasilitator minimal menfasilitasi proses pertukaran pengalaman ilmu pengetahuan dari fasilitator ke fasilitator lainnya. 
Akan tetapi dibalik proses pendampingan dan penguatan pengetahuan keterampilan dan sikap fasilitator tanpa adanya kepercayaan dan pengawasan serta penyerahan wewenang dan tanggung jawab  kepada fasilitator dari supervisornya, mustahil system akan berjalan dengan baik. Sebaliknya maka akan meringankan beban kerja dan tekanan yang harus dipikul seorang manager akan semakin ringan.
Dalam hal penguatan dan pendampingan tadi, di Kabupaten  Barru telah dimulai sedikit demi sedikit, meskipun belum maksimal akan tetapi sudah terasa dampaknya.  Yang masih merupakan pekerjaan rumah selanjutnya adalah proses penguatan dari Fasilitator Teknik kepada Kader Teknik, meskipun masih banyak kendala namun harus tetap diupayakan. (Zuhardani AT, FasTKab Barru)

Read More