Kini Siswa TK Dapat Menikmati Ruang Belajar Yang Layak

Kecamatan Tanete Rilau merupakan salah satu kecamatan yang sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan PNPM MPd sebagai program pemerintah yang berbasis pembangunan partisipatif , dimana mulai dari tahap awal perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan semua dilaksanakan oleh masyarakat. 

Pemasangan batu pertama oleh Camat Tanete Rilau

Kecamatan Tanete Rilau untuk tahun anggaran 2013 mendapatkan alokasi dana BLM PNPM-MPd untuk pembangunan 5 jenis kegiatan fisik untuk 3 Desa/kelurahan salah satu desa yang mendapatkan adalah Kelurahan Tanete dengan 2 kegiatan fisik dan salah satunya adalah pembangunan Gedung TK.

Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru merupakan wilayah perkotaan karena berbatasan langsung dengan ibukota kecamatan. berdasarkan data statistik jarak dari ibukota kecamatan ± 0,75  km dengan luas wilayah 1,8 km2/180 Ha terdiri atas 4 Lingkungan dengan Jumlah penduduk  4.200Jiwa. Mayoritas pekerjann mereka adalah pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan lain-lain. Dan tercatat 85 RTM anak putus sekolah, 22 anak tidak sekolah, 17 orang ibu hamil dan 4 balita kurang gisi. 

Berangkat Potensi dan pemasalahan pendidikan yang dihadapi masayakat sehingga masyarat mempunyai harapan dan impian mempunyai gedung sekolah TK yang layak pakai, maka masyarakat Kelurahan Tanete khususnya di Lingkungan Bottoe sepakat untuk mengusulkan Pembangunan gedung TK sebagai prioritas untuk mendapatkan dana BLM tahun anggaran 2013 yang usulannya memang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2013 dan Rencana Kerja Strategis (Renstra) yang menjadi acuan setiap pengusulan kegiatan.

Pekerjaan pemasanagan atap oleh masyarakat

Proses belajar Siswa TK di Lingkungan Bottoe selama ini hanya menunpang di emperan kelas MIS DDI yang ada dengan segala keterbatasan yang dimiliki termasuk media bermain murid.Namun kondisi itu akan berubah karena adanya Pembangunan Gedung TK ditambah Mobiler dialokasikan dana sebesar Rp. 149.316.700,-. Pembangunan Gedung TK yang dimulai sejak bulan Mei dari proses pelelangan Material hingga sampai saat ini mencapai 98% terdapat adanya perubahan/revisi yakni Perubahan perletakan Kusen, penambahan atap tempat bermain dan pagar bambu yang dananya bersumber dari sisa dana lelang material dan Upah.
Denga adanya kegiatan tersebut juga merupakan suatu kesukuran bagi masyarakat yang selama ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena dapat berpartisipasi/ikut bekarja sehingga mendapatkan tambahan pendapatan.
Menurut penuturan Ikhsan selaku Tokoh masyarakat dilokasi tersebut memaparkan bahwa kegiatan

ini sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan pengembangan potensi anak-anak untuk menjadi generasi pelanjut dimasa yang akan datang. Dikesempatan lain Bapak Akmaluddin, S.STP, M.Si dan Ketua TPK Kelurahan Tanete Usman Mustafa menyampaiakan perasaan yang begitu senang harapannya akan gedung yang layak pakai dapat terealisasi dan hal tersebut memang merupakan salah satu yang diupayakan selama ini.  Harapan kedepannya  partisipasi masyarakat ini dapat dipelihara termasuk pemeliharaan gedung sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama, Terima kasih kepada PNPM-MPD tuturnya. (Arwilluddin, FT Kec. Tanete Rilau)

Read More

Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

Sehubungan dengan penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014 yang akan menjadi acuan bagi seluruh program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2014, maka dengan ini kami sampaikan Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri T.A. 2014 sebagai bahan konfirmasi bagi setiap kabupaten/kota selaku penerima bantuan PNPM Mandiri.

Sesuai dengan peta jalan PNPM Mandiri yang telah dikukuhkan oleh Bapak Wakil Presiden RI selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mulai tahun 2014 akan diterapkan pengalokasian BLM di tingkat kecamatan dengan metode pentargetan yang lebih mendorong penurunan angka kemiskinan

Dalam pentargetan yang baru, pagu kabupaten/kota untuk tahun 2014 tidak akan mengalami perubahan. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan alokasi BLM Kecamatan untuk memberikan perhatian besar kepada kecamatan yang paling miskin. Masukan dari daerah akan kami pertimbangkan untuk menyusun daftar definitif lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2014.

Konfirmasi dari daerah diharapkan dapat segera disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra dan Kementerian/Lembaga Pengelola Program terkait, dengan tembusan kepada Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM/Bappenas paling lambat tanggal 21 September 2013. (www.pnpm-mandiri.org)

Data Kemiskinan

Tampilkan Sebaran Nasional

Tampilkan Sebaran Provinsi

Tampilkan Sebaran Kabupaten/kota

 

Adapun Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014 adalah :

Buku Lengkap - Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

A. Surat Pengantar Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

B. Penjelasan Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

C. Rekapitulasi Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

D. Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2014 Propinsi Sulawesi Selatan

Read More

Pelatihan BKAD, BP-UPK dan PL Region PBSSI Menyatukan Yang Berbeda, Menguatkan Semangat Perubahan dan Mengukuhkan Komitmen

Pelatihan merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan    ( PNPM MPd). Pada setiap tahapan pelaksanaan PNPM MPd akan terjadi proses transfer pengetahuan dan keterampilan antar pelaku, pelaku program dengan masyarakat dan antar masyarakat, sehingga terjadi proses pembelajaran . pendekatan pelatihan dalam PNPM MPd menggunakan pola pembelajaran andragogi ( pembelajaran orang Dewasa) dengan metode partisipatif, untuk meningkatkan kualitas pelaku. Pelatihan BKAD, BP-UPK dan PL dilaksanakan tanggal 23 – 25 September 2013 di Kota Parepare Prov Sulawesi Selatan, peserta berasal dari  4 Kabupaten yaitu Kabupaten Pinrang, Barru, Soppeng dan Sidrab ( PBSSI ), masing-masing unsur peserta disatukan dalan satu kelas, kelas BKAD sebanyak 74 orang betempat di Hotel Satria, kelas BP-UPK 74 orang dan PL sebanyal 37 orang betempat Hotel Pare Wisata, keseluruhan peserta 185 orang.

Nara Sumber  3 orang  Kaban Pinrang, Kaban Soppeng dan Sekcam  Barru Kab Barru, Tim Pelatih terdiri dari Tim FasKab dan Fasilitator Kecamatan,  Panitia penyelenggara  Tim pelaksana DOK dan UPK perwakilan masing-masing kabupaten. Keseluruhan kurang lebih 200 orang terlibat dalam pelatihan.
Meski peserta yang cukup banyak  kesigapan panitia dan pembagian tugas yang baik  proses pelatihan berjalan  dengan baik  meskipun beberapa hal masih kurang tetapi secara keseluruhan berjalan maksimal. Proses pelatihan di masing – masing kelas sangat dinamis dan partisipatif, bahkan  suasana provokasi  membangun semangat  peserta, refleksi peran masing – masing pelaku menjadi kritikan dan evaluasi  untuk  optimalisasi  peran mereka, berbagi pengalaman dinamika PNPM MPd di masing – masing wilayah memperkaya pengetahuan peserta tentang pemberdayaan dan PNPM MPd itu sendiri, pemikiran - pemikiran jangka panjang sudah tergambarkan dari uraian – uraian pendapat mereka bagaimana PNPM MPd kedepan  
Pengetahuan tentang pemberdayaan masing-masing peserta sangat bervariasi ini dipengaruhi oleh kemampuan dan pengalaman di dunia pemberdayaan masyarakat dan intensitas keterlibatan dalam PNPM MPd.  Ada yang sangat mencolok di kelas BKAD, semangat sukarelawan dan kepedulian masyarakat sangat kental, karena rata-rata BKAD dari tokoh-tokoh masyarakat yang mana kesehariannya mengisi kehidupannya dengan pengabdian kemasyarakat walaupun tidak ada dana yang di alokasikan khusus untuk tugas - tugas mereka.

Kaban BPMD Sidrab menyampaikan  materi  kelembagaan BKAD, SK Bupati tentang BKAD sudah ada karena peran BKAD sangat penting dalam mengkawal program pemberdayaan, terutama mengawal pasca PNPM MPd berakhir,  secara lugas dan  padat disampaikan menarik perhatian peserta menyimak materi tersebut.
Di kelas BP-UPK banyak membahas tentang pemeriksaan administrasi dan keuangan, kritikan -  kritikan tentang transparansi dan akuntabilitas mewarnai Tanya jawab peserta, evaluasi kinerja BP-UPK . beberapa BP-UPK sudah menjalankan perannya dengan baik namun tidak sedikit juga belum maksimal melakukan dengan alasan  kemampuan analisa data masih sangat kurang dan kepedulian terhadap tugas tersebut masih sangat rendah,  nara sumber mendorong pentingnya  audit dilakukan oleh masyarakat itu sendiri diharapkan program ini mencapai sasaran memberikan pembelajaran tentang transparansi dan akuntabilitas.

Kelas Pendamping Lokal juga sangat dinamis, berbagai pengalaman di gambarkan dengan semangat  tentang wilayah mereka dan peranan strategis  sebagai pendamping lokal, evaluasi tentang peran mereka  sebagai kader – kader pemberdayaan belum menjadi perhatian  pemerintah dan masyrakat, secara keseluruhan proses pelatihan sangat aktif dan dinamis, beberapa peserta sikap provokasi dan advokasi nampak mewarnai suasana pelatihan, namun masih dalam situasi terkendali. Mereka juga menuntut agar ada perhatian utamanya pembiayaan transportasi mereka. Diakhir pelatihan kesan dan pesan masing – masing kabupaten di sampaikan dengan lugas, lucu namun sarat dengan kata-kata bijak. Di akhir penutupan pelatihan  kata – kata bijak yang sarat penuh makna   di sampaikan BKAD Sidrab“ Reso Patemengingi nana lomo reso pammase Allah taala”  Hanya Kerja Keras yang tak kenal lelah mendapat rahmat Allah SWT. Materi sudah disimak, Ilmu sudah diperoleh, Implementasi dilaksanakan di masing-masing wilayah.
Strategi pelatihan seperti ini patut di contoh karena memberikan ruang bagi semua peserta untuk berbagi pengalama dari masing – masing wilayah mereka, dan menjadi motivasi mereka untuk lebih maksimal menjalankan tugas – tugas mereka, di sisi lain Fasilitator sebagai Narasumber dan pelatih dapat  pengalaman dalam menjalankan tugasnya. (Irnawati, FasKab Barru)

Read More

Buah Dari Pendampingan dan Penguatan

Sebuah aktivitas dan kegiatan yang memerlukan penanganan berjenjang, mulai petugas lapangan, Supervisor, level manager lapangan dan menager proyek memerlukan keterampilan, pengetahuan dan sikap professional disetiap personilnya.  Dan untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan adanya tindakan penguatan kapasitas dari jenjang atas di setiap levelnya.
Begitu halnya dalam PNPM Mandiri Perdesaan, diperlukan upaya pendampingan dan penguatan dari seorang supervisor kepada fasilitator di wilayah dampingannya. Sebab tanpa pendampingan dan penguatan maka beban kerja fasilitator otomatis akan berpindah kepada supervisornya. Contoh paling sederhana ketika supervisor tidak memberikan penguatan pengisian laporan aplikasi kepada fasilitatornya maka otomatis pengisian laporan aplikasi akan dibebankan kepada supervisor itu sendiri.
Dalam bidang teknik demikian halnya. Supervisor yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sedikit lebih dibanding fasilitator wajib memberikan atau menstransfer pengalaman dan ilmu dan pengetahuan kepada fasilitator minimal menfasilitasi proses pertukaran pengalaman ilmu pengetahuan dari fasilitator ke fasilitator lainnya. 
Akan tetapi dibalik proses pendampingan dan penguatan pengetahuan keterampilan dan sikap fasilitator tanpa adanya kepercayaan dan pengawasan serta penyerahan wewenang dan tanggung jawab  kepada fasilitator dari supervisornya, mustahil system akan berjalan dengan baik. Sebaliknya maka akan meringankan beban kerja dan tekanan yang harus dipikul seorang manager akan semakin ringan.
Dalam hal penguatan dan pendampingan tadi, di Kabupaten  Barru telah dimulai sedikit demi sedikit, meskipun belum maksimal akan tetapi sudah terasa dampaknya.  Yang masih merupakan pekerjaan rumah selanjutnya adalah proses penguatan dari Fasilitator Teknik kepada Kader Teknik, meskipun masih banyak kendala namun harus tetap diupayakan. (Zuhardani AT, FasTKab Barru)

Read More

Bimbingan Kelompok SPP Oleh Tim Pelatih Masyarakat (TPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu program Pemberdayaan masyarakat dengan target sasaran kegiatan adalah masyarakat Perdesaan. Visi PNPM-MPd adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya. Sehingga target dari program ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran melalui proses pemberdayaan.
Berbicara tentang kemiskinan, bahwa kemiskinan terbagi menjadi; kemiskinan mutlak (absolute puoverty) yaitu: individu atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kemiskinan Relatif (relative proverty) yaitu menekankan ketidaksamaan kesempatan dan kemampuan diantara lapisan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan dalam menikmati kehidupannya. Sementara kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan sebagai akibat karakter budaya serta etos kerja yang rendah, Dan kemiskinan structural yaitu akibat dari struktur yang timpang. Selanjutnya berbicara tentang pengangguran terbagi menjadi pengangguran terselubung (underemployment) yaitu orang-orang yang bekerja dibawah kapasitas optimalnya, dan pengangguran terbuka (oven unemployment) yaitu orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali.  Maka salah satu upaya Program Nasional Pemberrdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan (PNPM-MPd) untuk menjawab semua persoalan kemiskinan dan pengangguran di atas, adalah salah satunya dengan pemberian modal bagi kelompok perempuan, yaitu dana perguliran yang lebih dikenal dengan kelompok simpan pinjam usaha perempuan (SPP)
Muncul pertanyaan, “bagaimana caranya dari seorang masyarakat miskin yang belum punya banyak pengalaman dalam mengelola keuangan, akan bisa memanfaatkan Bantuan Dana untuk di kelola sebagai sebuah modal usaha..??” tentu bisa, selama mereka terus di bimbing dan di bina dengan sebaik-baiknya. Lalu siapakah yang mempunyai peran penting dalam pembinaan yang dimaksud.? Selain peran dari semua elemen, Tentu diharapkan adalah dari kalangan masyarakat yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan pembinaan.
Maka untuk menjawab persoalan itu, dibentuklah Tim Pelatih Masyarakat yang disingkat dengan TPM, yang sebelumnya tim ini dilatih untuk siap menjalankan Tupoksinya. Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) adalah sekelompok warga masyarakat setempat, yang memiliki kemampuan/ kompetensi khusus di bidang tertentu terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berperan memfasilitasi kegiatan pelatihan masyarakat. Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) adalah seoarang pelatih dari unsur masyarakat yang secara sukarela memfasilitasi masyarakat agar mempunyai kemampuan dalam merumuskan strategi dan penyelesaian mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas mereka sendiri. Setelah dilatih, TPM ini secara aktif melakukan berbagai macam Pendampingan dan Pembinaan di masyarakat kecamatan masing-masing. Seperti yang telah dilakukan oleh TPM Kecamatan balusu, yang secara rutin melakukan Pendampingan dan Pembinaan kepada Kelompok-kelompok SPP yang ada di Kecamatan Balusu. 
Pendampingan ini lebih bertujuan untuk; memberikan pemahaman kepada kelompok dalam pengelolaan dana bergulir agar usaha bisa berkembang, terkhusus  dari segi managemen dan administrasi kelompok. Pendampingan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan spirit di dalam berusaha. Karena materi yang disajikan dalam pendampingan ini, selain adiministrasi kelompok, juga tentang langkah-langkah menjadi pengusaha dan kiat-kiat menjalankan usaha, sehingga kelompok spp dapat termotivasi dalam menjalankan usaha yang dijalani,  selain itu juga untuk mengurangi dan mencegah kemacetan dalam usaha sehingga terjadinya penunggakan pengembalian  juga dapat dicegah. karena “Uang itu ibarat seekor kuda, sangat berguna dan penting, tetapi juga sangat berbahaya bila tidak mampu dikendalikan. Banyak kasus  rumah tangga berantakan yang bersumber dari masalah uang baik karena kekurangan maupun karena kelebihan. Maka yang terpenting adalah kita yang harus menguasai uang bukan uang yang menguasai kita”. (Lalu, FK Balusu)

Read More

Langkah Taktis TPK Kel. Mallawa Memanfaatkan Ukuran Sempit Papan Informasi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Dalam PNPM mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif dan transparansi, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana , sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya

Untuk memudahkan pemantauan oleh masyarakat, TPK diwajibkan untuk menempelkan laporan kegiatan administrasi, penggunaan dana dan progres pelaksanaan kegiatan di papan informasi. Namun karena ukuran papan informasi proyek Kel. Mallawa yang tidak begitu luas namun TPK dan KPMD/K Kelurahan Mallawa tidak kehilangan akal untuk memberikan hak masyarakat mendapatkan informasi seluas-luasnya atas kegiatan pekerjaan Jalan Rabat Beton di lingkungan Joncongan Kel. Mallawa demi mewujudkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas program.

Beberapa informasi penting seperti Gambar Desain & RAB, Copy Surat perjanjian kontak TPK & Suplayer, bahan & volume material yang dilelang, Daftar Pekerja dan penerimaan insentif, Catatan harian penerimaan material, bukti penerimaan material, RPD, LPD, Bukti transaksi dan transfer dana ke suplayer, Berita acara musyawarah, daftar hadir, dan dokumentasi-dokumentasi kegiatan. Karena sempitnya luas baliho/ papan informasi kegiatan maka TPK dan KPMD/K menempel dengan cara Menumpuk beberapa informasi tersebut diatas dan memasangnya di dinding rumah salah satu penduduk dekat dan berdepan dengan pekerjaan fisik yang dikerja untuk memudahkan dilihat oleh banyak warga dan terlindung dari hujan.

Berkat kerja sama dari TPK Kel. Mallawa Firman Abdullah (Ketua), Bachtiar (Sekretaris) dan Ambrul Madjid (Bendahara) dan KPMD/K (Asri dan Wati) serta dukungan dan partisipasi masyarakat, selama proses pelaksanaan hingga selesainya pekerjaan Alhamdulillah tidak ada kendala karena terpenuhinya hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan terbuka dengan penerapan prinsip program yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Serta bisa di MDST kan tanggal 25 Juli 2013. (Gusti, FK Mallusetasi)

Read More

Pelatihan BKAD, BP-UPK dan PL Region PBSSI Tahun 2013

Parepare - Pada hari Senin s.d Rabu tanggal 23 - 25 September 2013 telah dilaksanakan pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) dan Pendamping Lokal (PL), bertempat di Hotel Parewisata Parepare dan Hotel Satria Wisata Parepare. Kegiatan ini dilaksanakan bersama oleh 4 Kabupaten yani Pinrang, Barru, Soppeng dan Sidrap (PBSSI).
Materi-materi yang diberikan dalam pelatihan ini antara lain :
Untuk Pelatihan BKAD : Konsepsi dan Kebijakan PNPM Integrasi, Refleksi Kelembagaan Peran dan Fungsi BKAD, Konsep Perencanaan Partisipatif, Advokasi Perda dan Perbup BKAD, Pengelolaan Pelaksanaan Musrembang, Strategi Penyusunan Program Kerja BKAD, AD/ART dan SOP, Hubungan Kelembagaan.
Untuk pelatihan BP-UPK : Konsepsi dan Kebijakan PNPM Integrasi, Konsep Perencanaan Partisipatif, Pendanaan PNPM-MPd, Laporan Pelaksanaan Audit BP-UPK, Mekanisme Penyaluran Dana dan Peguliran, Strategi Penyusunan Program Kerja BP-UPK, Refleksi Kelembagaan Peran dan Fungsi BP-UPK, Hubungan Kelembagaan.
Untuk pelatihan PL : Konsepsi dan Kebijakan PNPM Integrasi, Konsep Perencanaan Partisipatif, Save Guard, Penyusunan RPD dan LPD, Survey Teknik, Pemeliharaan Sarana Prasarana, Refleksi Kelembagaan Peran dan Fungsi PL, Hubungan Kelembagaan. (mdl)

Read More

Bagaimana Cara Kerja PNPM Perdesaan?

Rekam gambar mengenai siklus PNPM Perdesaan. Klip ini menjelaskan siklus program dalam PNPM Perdesaan dari tahap persiapan proposal hinggan tahap pemeliharaan.

Info lengkap: pnpm-support.org

Read More

Apa Saja Prinsip - prinsip PNPM Perdesaan?

Rekam gambar mengenai prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Klip ini menjelaskan 12 prinsip dasar yang ditekankan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

Tentang PNPM Perdesaan:
Tujuan keseluruhan PNPM Perdesaan adalah agar para warga desa di lokasi desanya mendapatkan manfaat dari perbaikan keadaan sosio-ekonomi dan tata kelola lokal, melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung proposal produktif yang telah dikembangkan oleh masyarakat menggunakan proses perencanaan partisipatif. Proyek ini membantu mengisi kesenjangan infrastruktur tersier Indonesia yang besar ini dengan efisien: Proyek-proyek PNPM menelan biaya 30-56 persen lebih rendah daripada yang dilaksanakan oleh kontraktor, dan 94 persen proyek PNPM masih berfungsi penuh setelah empat tahun.

Info lengkap: pnpm-support.org

Read More

Pelatihan UPK Region PBSSI Tahun 2013

Makassar -  Pada  Hari Kamis s.d Sabtu tanggal 12 - 14 September 2013 telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertempat di Hotel Dynasty Makassar yang dimana pelatihan ini diadakan bersama oleh 4 Kabupaten, yakni Pinrang, Barru, Soppeng dan Sidrap atau disingkat PBSSI. Jumlah peserta yang ikut pada kegiatan ini sebanyak 108 orang terdiri dari Pinrang = 33 Orang dari 12 Kecamatan, Barru = 21 Orang dari 7 Kecamatan, Soppeng = 24 Orang dari 8 Kecamatan dan Sidrap 30 Orang dari 10 Kecamatan. 

Kegiatan ini dibuka oleh PjO-Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Rais Rahman, S.STP, M.Si yang juga beliau gunakan sebagai ajang perkenalan dirinya sebagai Pjo_Prov yang baru. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa "UPK adalah salah satu ujung tombak keberhasilan program ini. Diharapkan kegiatan ini minimal dapat sebagai proses penyegaran serta pembelajaran untuk kedepan. Dan dengan region ini akan adanya transfer informasi antar sesama pengurus UPK.

Dari total peserta dari 4 Kabupaten dibagi menjadi 2 kelas dengan materi-materi yang diberikan antara lain Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir ; Manajemen Organisasi, Refleksi, Visi dan Misi UPK ; Administrasi Keuangan UPK dan Kelompok SPP ; Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir dan Pembinaan Kelompok ; Pengelolaan Pinjaman Bermasalah ; Aplikasi DB Microfinance ; Pelestarian Dana Bergulir dan Pengembangan Usaha. (mdl)

Untuk melihat Galeri Foto Kegiatan Pelatihan UPK Region PBSSI Tahun 2013.. Klik Disini..

Read More

PNPM MPd di Kabupaten Barru

PNPM Mandiri adalah program utama pemerintah bagi pembangunan berbasis masyarakat. Tujuan utama PNPM adalah mengurangi kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia melalui proses perencanaan masyarakat yang menghasilkan lapangan kerja dan berinvestasi pada proyek infrastruktur berskala kecil yang meningkatkan pembangunan desa individual dan kawasan perkotaan. Program tersebut secara resmi diluncurkan pada tahun 2007 dan telah meningkatkan berbagai inisiatif yang ada secara drastis. PNPM Perdesaan yang dimulai pada 1998 sebagai Program Pembangunan Kecamatan (PPK/KDP), dan PNPM Perkotaan yang dimulai pada 1999 sebagai Program Kemiskinan Perkotaan (UPP), merupakan dua komponen terbesar program ini. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. PNPM Mandiri saat ini aktif di lebih dari 6.000 kecamatan dan 70.000 masyarakat di 33 provinsi di Indonesia. PNPM secara garis besar merupakan sebuah “laboratorium” yang memberikan pelajaran dan praktik inovatif mengenai perencanaan masyarakat, pembangunan kapasitas, dan penargetan lebih banyak kelompok marjinal. 

PNPM MPd di Kab. Barru

PNPM Mandiri perdesaan di Kabupaten Barru telah bergulir mulai dari Tahun 2007 dan terus dilaksanakan hingga saat ini.  Lokasi dan alokasi PNPM-MPd di Kabupaten Barru secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk tahun 2013 ini alokasi dana PNPM-MPd di Kabupaten Barru sebesar Rp. 6.150.000.000 dan ini terbagi di 7 Kecamatan. Dari 7 kecamatan tersebut terdapat 52 jumlah usulan yang terdanai dan ini terbagi pada beberapa sektor, yaitu : prasarana umum 23 Usulan, prasarana pendidikan 7 usulan, pendidikan non prasarana 1 usulan, prasarana kesehatan 3 usulan dan simpan pinjam khusus perempuan 18 usulan. (mdl)

Read More

Kontak Kami

Kontak Kami

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Barru

Tim Fasilitator Kabupaten Kab. Barru
D/A Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru
Jl. H.M Saleh Lawa No. 38 Barru



Email :
pnpm.barru@gmail.com

Situs
http://pnpmbarrusulsel.blogspot.com/

                                                                                                                                                       

Untuk Informasi , Kritik dan Saran silahkan mengirimkan melalui Email : pnpm.barru@gmail.com atau jumadilloe@gmail.com

Bagi rekan pelaku dan pemerhati PNPM yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan PNPM ke Redaksi: pnpm.barru@gmail.com atau jumadilloe@gmail.com

atau dapat dibawa langsung ke Kantor FasKab Kabupaten Barru

 
Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Read More

Apakah PNPM Mandiri Perdesaan?

Rekam gambar mengenai PNPM Mandiri Perdesaan. Klip ini menjelaskan detail program PNPM Perdesaan.

Tentang PNPM Perdesaan:
Tujuan keseluruhan PNPM Perdesaan adalah agar para warga desa di lokasi desanya mendapatkan manfaat dari perbaikan keadaan sosio-ekonomi dan tata kelola lokal, melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung proposal produktif yang telah dikembangkan oleh masyarakat menggunakan proses perencanaan partisipatif. Proyek ini membantu mengisi kesenjangan infrastruktur tersier Indonesia yang besar ini dengan efisien: Proyek-proyek PNPM menelan biaya 30-56 persen lebih rendah daripada yang dilaksanakan oleh kontraktor, dan 94 persen proyek PNPM masih berfungsi penuh setelah empat tahun.

Info lengkap: pnpm-support.org

Read More

Cakupan Wilayah

Cakupan Wilayah

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Bukan hanya dari cakupan lokasinya, namun juga jumlah pemanfaatnya. Sejak 1998, PNPM-Perdesaan telah dilaksanakan di lebih dari 58% desa di seluruh Indonesia. Hingga 2008, program ini menjangkau 42.319 desa termiskin di Indonesia.
Risalah Cakupan Wilayah PNPM-Perdesaan (1998 – 2009) 

Tingkat Wilayah	Cakupan Wilayah
	PPK/ PNPM-PPK(1998-2007)	PNPM Mandiri Perdesaan  (2008)	PNPM Mandiri Perdesaan (2009)
Provinsi	32	30	30
Kabupaten	348	335	342
Kecamatan	2.668	2.230	3.908
Desa	42.319	34.032	50.201

Sumber data:  MIS KM-Nasional PNPM-Perdesaan; Sekretariat Nasional PNPM-Perdesaan/ PMD

Catatan: Data diluar cakupan lokasi PNPM-Generasi, PNPM-Respek, PNPM-R2PN, PNPM-SADI
PNPM-Generasi 2008: 2.153 desa | 176 kecamatan | 21 kabupaten | 5 provinsi
PNPM-Generasi 2009: 1.891 desa | 164 kecamatan | 21 kabupaten | 5 provinsi

PNPM-Respek 2008:4.346 kampung | 387 distrik | 29 kabupaten | 2 provinsi
PNPM-Respek 2009: 4.258 kampung | 401 distrik | 28 kabupaten | 2 provinsi
PNPM-R2PN 2007/08: 252 desa | 9 kecamatan | 2 kabupaten | 1 provinsi

Read More

Prinsip PNPM

Prinsip PPK

PPK menekankan beberapa prinsip sebagai berikut ini :
Transparansi. Setiap kegiatan program, pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.
Keberpihakan pada Orang Miskin. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu.
Partisipasi/Pelibatan Masyarakat.Setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu dan kaum perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan. pelaksanaan, pelestarian, juga mengelolaan dan pengawasan/evaluasi. PPK memiliki mekanisme khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan, yakni Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).
Kompetisi Sehat untuk Dana. Harus ada kompetisi sehat antardesa untuk menentukan alokasi penggunaan dana PPK.
Desentralisasi. PPK memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan, berdasarkan prioritas kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan partisipatif.
Akuntabilitas.Masyarakat harus memiliki akses memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

Prinsip PNPM-Perdesaan

Prinsip PNPM-Perdesaan terdiri dari Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK, yakni:
Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
Otonomi.Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
Desentralisasi.Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
Berorientasi pada Masyarakat Miskin.Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
Kesetaraan dan Keadilan Gender.Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
Demokratis.Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
Transparansi dan Akuntabel.Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif.
Prioritas.Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
Kolaborasi.Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Read More

Apa Itu PNPM

TENTANG PNPM MANDIRI-PERDESAAN
1.     DEFINISI  ISTILAH

a.      PENGANTAR

Ketika  para  konsultan dan fasilitator  PNPM Mandiri  (konsultan, fasilitator)  berkenalan dengan seseorang, kemudian ditanya dimana Anda bekerja, maka kalau konsultan/fasilitator tersebut menyebut istilah PNPM Mandiri, maka orang yang awam sekali dengan program ini spontan memorinya akan bekerja keras untuk mensinkronkan dengan PNM atau Bank Mandiri. 
PT PNM (PT Permodalan Nasional Madani) adalah salah satu BUMN yang sudah banyak dikenal  oleh masyarakat Indonesia. Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar.
Adapun Mandiri adalah nama Bank Mandiri, adalah bank pemerintah terbesar yang berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998, dan merupakan hasil penggabungan dari empat bank pemerintah  yang kolaps akibat krisis ekonomi 1998  (bagian dari program restrukturisasi perbankan):Bank Bumi Daya(BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

b.      PNPM MANDIRI
PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.
Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan  yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan  program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.
Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat  di  Indonesia,  maka mulai  awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.
Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.
Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

c.      PNPM MANDIRI PERDESAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat  yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat  di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :  a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)  untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building),  dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

d.      PROGRAM-PROGRAM PENDUKUNG PNPM MANDIRI PERDESAAN

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, terdapat beberapa program pendukung sebagai upaya untuk menangani persoalan kemiskinan secara lebih serius dengan pola dan pendekatan yang  lebih khusus. Program-program tersebut adalah : PNPM Generasi, PNPM P2SPP, PNPM RESPEK, PNPM R2PN dan PNPM Mandiri Pasca Bencana.

 PNPM Mandiri Generasi

PNPM Generasi merupakan program uji coba inovatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di bulan Juli 2007, yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tiga Tujuan Pembangunan Milenium:Pendidikan dasar  universal, penurunan tingkat kematian anak, peningkatan kesehatan ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan Cerdas.

 PNPM Mandiri P2SPP

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan program yang digagas Tim Koordinasi PNPM-PPK  Nasional sebagai upaya nyata untuk melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam program pembangunan reguler di daerah.
P2SPP diluncurkan pada Bulan Mei 2006. Sebagaimana dasar pemikiran awal, ruang lingkup P2SPP meliputi : a) pemantapan peran aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui setrawan, b) mengupayakan pengintegrasian prinsip dan prosedur pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini prinsip dan prosedur PNPM-Perdesaan) kedalam sistem pembangunan reguler, c) pemberian stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten, d) serta memfasilitasi review Peraturan Daerah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat.

PNPM Mandiri R2PN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias merupakan salah satu sub program di dalam PNPM mandiri Perdesaan. Program ini diinisasi dalam upaya penanganan kemiskinan secara lebih serius dan khusus kepada masyarakat Pulau Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami akhir tahun 2004. Sebelum diluncurkannya program ini, dalam kondisi masih darurat, penanganannya dilakukan dengan program PPK Pasca Bencana yang berlangsung selama tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya mulai tahun 2007, PPK Pasca Bencana digantikan dengan program R2PN. Program ini menangani dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nias dan Nias Selatan, yang terdiri dari 9 kecamatan.

PNPM Mandiri RESPEK

Program ini merupakan sub program dari PNPM Mandiri Perdesaan. RESPEK (Rencana Strategi Pengembangan Kampung), merupakan pola penanganan khusus PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Papua dan Papua Barat dengan sumber pendanaan dari dana Otonomi Khusus.

PNPM Mandiri Paca Bencana

Program ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yag difokuskan secara khusus untuk menangani masyarakat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilanda bencana. Dua provinsi yang saat ini menjadi wilayah kegiatan PNPM Mandiri Pasca Bencana adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat.

2.      LOGO  PNPM MANDIRI PERDESAAN

Tiga logo yang sering dipergunakan dalam berbagai aktivitas program.

Read More